pp 24 tahun 2018. Nomor Tambahan. pp 24 tahun 2018

 
 Nomor Tambahanpp 24 tahun 2018  24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan nama sistem

KEPPRES No. PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Peraturan. Wahidin Raya No. 24. File pdf ini juga mencakup perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada peraturan tersebut hingga. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019. 27, LN. PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 21 Juni 2018: Tanggal Pengundangan: 21 Juni 2018: Sumber: LN. REPUBLIK INDONESIA. SOSIALISASI PP 24 TAHUN 2018 DAN BINTEK SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSON DI HOTEL BOROBUDUR JAKARTA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mencabut : PP No. 2012 No. Oleh: Edmalia Rohmani, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 berlaku, ternyata masih terdapat wajib pajak yang belum memahami konsekuensi ketika lawan transaksi menunjukkan Surat Keterangan PP 23. Setelah diterbitkannya PP 23 Tahun 2018, menyusul beleid baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK. Pp 24 Tahun 2018 tgl 21 Juni 2018. PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH . Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”). STATUS PERATURAN. 49, LN. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. Pada aspek regulasi, antara lain, adanya ketidakselaraan antara PP No. Unduh dokumen PDF ini untuk. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 5. 2018. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Howlett and Ramesh. 37 Thn 1986. Penerapan PP No 24 Tahun 2018. Oct 24, 2018 · Pada lampiran PP No. 24, LN. Pasalnya, meskipun sudah ada PMK 99/2018, otoritas pajak perlu memberikan penjelasan, penegasan, penyeragaman. NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. No. PP_NO_24_2018. 5697,. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. 5893, LL SETNEG : 14 HLM. Peraturan Perundang-undangan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahMenurut Anggota Tim Reformasi Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, penerbitan kebijakan OSS, melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PP 24/2018, menuntut adanya penyesuaian kembali aktivitas-aktivitas manajemen pelayanan yang. 22, LN. Legalitas. Pemberdayaan Industri - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018. PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Perpres RI Nomor 91. Glosarium. pdf; 3. TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 Pinjaman Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Presiden Show sub menu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. SALINAN - 2 - 3. . Gedung DJP. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. JAKARTA, DDTCNews – Mulai tahun ini, seluruh wajib pajak badan yang memanfaatkan PPh final UMKM sejak 2018 atau sebelumnya sudah harus menggunakan ketentuan umum atau normal. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPERPRES No. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu– Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor PP 24 TAHUN 2018 ; Jumlah Unduhan: 6061 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 2974 Kali Tayang: Kembali . NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. 24 Tahun 2018 ini secara umum dapat dilihat melalui regulasi, sistem dan tata laksana. DASAR HUKUM. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Diubah dengan : PERPRES No. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencatatan. Regulasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem. SRI MULYANI INDRAWATI . UU No. 23 Tahun 2014 tentang. Kategori Regulasi. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,. 000. 2014 No. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; b. (PP) NO. 1487, jdih. PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah No. Terkait Izin Lingkungan, Amdal & UKL-UPL melalui Sistem OSS. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 2018/NO. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak: a. 24 Tahun 2018 Type: Government Regulations (PP) Number: 24 Tahun 2018: Field of Law-Format: Release: Place of Determination-Year:. 2018/NO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 24, LL SETKAB : 6 HLM. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Jan 27, 2022 · “PP No. METADATA PERATURAN. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan Jun 11, 2022 · (WHY) Mengapa PP No. Preview. METADATA PERATURAN. PP 23 tahun 2018; Definisi dan Penghitungannya. 1017, jdih. Terkait Izin Lingkungan, Amdal & UKL-UPL melalui Sistem OSS. 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang KehutananPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2018 Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. pdf: Peraturan Pemerintah (PP) 1 / 2018 : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK:. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KONSIDERANS. Penerapan PP No 24 Tahun 2018. SALINAN - 2 - 3. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. 1 Jakarta PusatCreated Date: 7/4/2018 1:52:13 PMBenar, izin komersial/operasional yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”). 2018 Peraturan Pemerintah (PP) NO. 14 Untuk tahun 2018, Pemerintah menargetkan sebanyak 7 juta bidang dan sampai dengan Oktober 2018 terdapat 6. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. pdf: Peraturan Pemerintah (PP) 25 / 2014 : PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin lingkungan dengan komitmen dalam PP No. PDLUK) Materi/Topik Presentasi 1). 55 halaman. Peraturan Perundang-undangan. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. 24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. id A. PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sebagai implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 6225, LL SETKAB : 46 HLM. Pada (6/7) telah dilaksanakan rapat dengan agenda penyelarasan regulasi perizinan dengan PP No. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Implementasi PP 24/ 2018 8. PP Nomor 11 Tahun 2017; dan PP Nomor 49 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KONSIDERANS. Peraturan Pemerintah (PP). Katalog Produk. 2. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2016/NO. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, ada sejumlah perizinan yang harus diurus melalui OSS antara. T. 2018/NO. Beranda. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan. . 6279, LL SETNEG : 40 HLM. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Tipe Dokumen. 5285, LL SETNEG : 35 HLM. Berlaku: 17 September 2018; Sembunyikan. 3. 000,00 (dua miliar rupiah). METADATA PERATURAN. PERPRES No. 2015 No. Setau saya NIB itu sama dengan TDP, bukan SIUP. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelengaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik (PP 24 tahun 2018), LembagaPengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebutdengan Lembaga OSS. PP 2013. UU No. Judul. 12, LN. 2018/NO. 48, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Created Date: 7/4/2018 1:52:13 PMTahun 2018: Rp 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018. 24 Tahun 2018 tidak berkesesuaian dengan pengaturan perizinan lingkungan dalam UU No. Peraturan Perundang-undangan. 25 Juli 2018: Pokok-Pokok PP No. ABSTRAK PERATURAN. NOMOR 24 TAHUN 2018. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. 24 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. K14_Contoh Cara Menerapkan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jakarta. Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 24/PJ/2018. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 106 PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 74 ayat (30) PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2016/10/17 - 09:49 am. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. U. 157, TLN NO. 6217, LL SETKAB : 10 HLM. Cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti. Mencabut : PERPRES No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: About: Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tipe Dokumen. Demikianlah informasi sederhana mengenai pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), semoga informasi yang kami sajikan ini bisa membantu Anda. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. q. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Tercantum di Lampiran I PP 24/2018) mendukung Sistem OSS (Peraturan Menteri LHK Baru: 3. Peraturan Perundang-undangan.